Sejarah Ekonomi Indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIA

 TUGAS SOFTSKILL 6

NAMA                              : MUHAMMAD ANDHIKA PRATAMA

KELAS                              :1EB14

NPM                                  : 24215501

DOSEN PEMBIMBING : SULASTRI

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

            Indonesia memiliki beragam cerita mengenai sistem ekonomi yang dianut, bahkan sebelum Indonesia merdeka, perekonomian di Indonesia sudah mulai berlangsung. Namun perlu diketahui, perekonomian di Indonesia mulai terlihat semenjak Belanda menjajah negeri kita ini, hal ini disebabkan Belanda tidak hanya menjajah, namun juga melakukan perdagangan di Indonesia. Oleh karena itulah, tingkat ekonomi sudah dapat diukur mulai dari peristiwa tersebut. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, kita akan mengetahui lebih dalam mengenai sejarah perekonomian yang terjadi di Indonesia mulai dari zaman pro-kolonialisme hingga saat ini, berikut penjelasannya.

             A.         SEJARAH PRA-KOLONIALISME

Sebelum zaman penjajahan, diketahui negara kita ini ternyata menyimpan banyak misteri, salah satunya Atlantis yang merupakan tempat asal mula peradaban dunia. Semua berawal dari penemuan seorang geolog nuklir dari Brazil yang bernama Professor Arysio, dan kemudia diperkuat oleh Openheimer yang menyebut Indonesia sebagai “eden from east“ (surga dari timur), karena kemajuan dan keelokannya yang luar biasa.

Selain itu, diketahui nenek moyang kita telah menempuh perjalanan berat hingga ke Afrika. Hal ini dibuktikan dengan penemuan berbagai situs peninggalan di beberapa wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana terdapat kemiripan dengan situs-situs pada negara tersebut. Pada fase selanjutnya, yaitu masa kerajaan Samudera Pasai, Sriwijaya, dan Majapahit sudah berhubungan dagang dengan banyak bangsa lain di berbagai belahan dunia.

Perekonomian pun terus berkembang dengan adanya pedagang Arab yang juga membawakan ajaran agama Islam telah turut memajukan kegiatan sektor perniagaan dan pelayaran serta pasar-pasar sebagai tempat perdagangan dan syiar mulai bermunculan. Perkembangannya pun turut mendorong berkembangnya Kesultanan dan Kesunanan yang menjadi kekuatan politik baru di Pulau Jawa, Sumatera, dan Maluku

Namun pada tahun-tahun berikutnya, datanglah para petualang seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda dan langsung menguasai perekonomian nusantara melalui monopoli perdagangan dan penguasaan komoditi, pasar, dan tenaga kerja Indonesia. Hal ini menyebabkan dimulainya era baru kolonialisme ekonomi di hampir seluruh wilayah nusantara dan menyebabkan perubahan sistem ekonomi yang disertai perlawanan tiada henti oleh pahlawan bangsa.

Sejarah ekonomi Indonesia pasca penjajahan sendiri dibagi menjadi tiga sistem, yaitu sistem monopoli VOC, sistem tanam paksa, dan sistem kapitalis-liberal.

                        B.         SISTEM MONOPOLI VOC

 VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (1602-Akhir 1799) merupakan perusahaan yang menerapkan sistem monopoli dalam membeli komoditi-komoditi perdagangan seperti rempah-rempah, sehingga harganya tertekan karena ditetapkan sepihak oleh VOC. Meskipun bukan pemerintah penjajah Belanda, namun kehadiran VOC justru membuat kerugian bagi bangsa Indonesia, terutama petani pada masa itu. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merasa VOC mempunyai kekuasaan dan daya-paksa seperti pemerintah.

Namun, VOC memiliki kebangkrutan pada tahun 1799 dan menyebabkan kepemerintahan Belanda terhenti sementara (1811-1816) dan penguasaan Indonesia diambil alih oleh Inggris pada saat Belanda diduduki Jerman, dan pemerintah Belanda mengungsi ke Inggris. Dan pada saat itu, Letnan Gubernur Thomas Robert Raffles memperkenalkan “sistem sewa tanah” untuk mengefisienkan tanah jajahan. Sistem ini tidak segera diambil alih oleh pemerintah penjajah Belanda setelah Indonesia diseahkan kembali kepada Belanda

            C.        SISTEM TANAM PAKSA

Pada tahun 1830, pemerintah Belanda hampir mengalami kebangkrutan karena terlibat dalam dua perang besar, yaitu Perang Diponegoro (1825-1830) dan Perang Padri (1821-1837). Karena hal tersebut, Gubernur Jendral Van den Bosch mendapatkan izin untuk melaksanakan sebuah sistem, yaitu “Culture Stelsel” atau yang dikenal dengan istilah sistem Tanam Paksa. Tujuan utamanya tidak lain untuk mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah yang besar.

Tentunya, sistem ini dinilai cukup berat bagi rakyat Indonesia saat itu, dikarenakan petani harus menanam tanaman tertentu dan menjualnya pada harga yang ditetapkan kepada pemerintah, serta penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 73 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah. Hal ini mengakibatkan produksi pangan rakyat merosot dan timbul kelaparan di berbagai tempat di Jawa. Meskipun kas pemerintah Belanda mengalami surplus, namun sistem ini akhirnya dihapus pada tahun 1870 setelah mendapat protes keras dari berbagai kalangan di Belanda

            D.        SISTEM EKONOMI KAPITALIS-LIBERAL

Sistem terakhir yang dianut pada zaman penjajahan adalah sistem ekonomi kapitalis-liberal. Dari kata “kapitalis” maupun “liberal”, kita dapat mengetahui bahwa sistem ini bukan lagi diatur oleh pemerintah, melainkan diatur oleh pengusaha swasta, namun tetap diawasi oleh pemerintah melalui peraturan per-undang-undangan. Undang-undang pertama yang menandai sistem baru ini adalah UU Agraria tahun 1870, “yang memperbolehkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan-lahan yang luas untuk jangka waktu 75-99 tahun, untuk ditanami tanaman keras seperti karet, the, kopi, kelapa sawit, sawi, atau untuk tanaman semusim seperti tebu dan tembakau.

Pada saat tanaman-tanaman perdagangan tersebut mulai dikembangkan, di beberapa daerah rakyat sudah terlebih dahulu menanamnya, dan mengakibatkan terjadinya persaingan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat. Hal ini tentunya mengundang masalah peran bagi pemerintah. Di mana satu pihak pemerintah ingin perusahaan mendapat keuntungan besar sehingga pemerintah mendapat keuntungan berupa pajak perseroan atau pajak pendapatan, namun di pihak lain penduduk pribumi (perkebunan rakyat) yang sudah terlebih dahulu mengembangkan tanaman-tanaman tersebut “tidak boleh dirugikan” terutama pemasaran hasilnya. Tentunya pemerintah lebih mementingkan kemakmuran rakyat dan oleh sebab itu pemerintah terus-menerus mengawasi hubungan antara keduanya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

 E.         ERA PENDUDUKAN JEPANG

Setelah Belanda menyerah, Jepang mengambil alih penjajahan Indonesia. Selama kepemerintahannya dan awal kemerdekaan, keadaan ekonomi rakyat semakin berkembang dengan adanya pemasaran dari dalam hingga luar negeri. Salah satu komoditi terbesarnya yaitu tebu, yang juga mulai berperan besar dalam penyumbangan produksi gula merah baik itu untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Namun, pada thun 1975 pemerintah mengeluarkan putusan mengenai Inpres No. 9/1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang melarang pabrik-pabrik gula (baik pemerintah atau swasta) menyewa lahan milik petani. Sayangnya, kebijakan ini gagal total karena mengabaikan kenyataan pemilikan tanah rakyat yang sudah sangat sempit dan akhirnya dicabut pada tahun 1998.

F.                  CITA-CITA EKONOMI MERDEKA

Untuk mewujudkan pembangunan Indonesia, maka harus didasarkan pada cita-cita awal kemerdekaan. Menurut Muh. Hatta, ada tiga soal yang berkaitan dengan pembangunan di seluruh dunia, diantaranya:

·         Soal ideologi: bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong

·         Soal praktik: politik perekonomian apa yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera di masa yang akan datang

·    Soal koordinasi: bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan berhubungan dengan pembangunan di seluruh dunia

Dalam hal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem ekonomi yang dianut Indonesia sebelum kemerdekaan sangatlah tidak relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak adanya koordinasi baik itu dari pemerintah maupun masyarakat.

Seiring berkembangnya zaman, paradigma pembangunan Indonesia terus ditingkatkan setiap tahunnya, terutama pada sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah namun sumber daya manusianya sangat rendah,. Hal tersebut tentunya mempengaruhi tingkat perekonomian, oleh sebab itu dibutuhkannya tiga soal pembangunan yang sudah dijelaskan sebelumnya dan adanya peran dari pemerintah dan masyarakat sehingga mewujudkan perekonomian Indonesia yang sejahtera.

G.                EKONOMI INDONESIA SETIAP PERIODE PEMERINTAHAN, ORDE LAMA, DAN ORDE BARU

Setelah kemerdekaan Indonesia, sejarah perekonomian Indonesia masih terus berlanjut dan berikut keadaan ekonomi Indonesia pada periode pemerintahan orde lama dan orde baru.

·         Pemerintahan Orde Lama (1950 – 1966)

Pada periode ini menggunakan sistem ekonomi demokrasi liberal (1949-1956) dan terjadi transisi ke sistem politik yang disebut “demokrasi terpimpin”. Sayangnya sistem ini menyebabkan kehancuran politik dari perekonomian nasional yang disebabkan banyaknya partai politik yang ada dan semuanya ingin berkuasa, sehingga terjadi konflik antarpartai politik.

·         Pemerintahan Orde Baru (1966 – Mei 1998)

Pada periode ini pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air dan menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat, serta Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

 REFERENSI:

·     Santosa, Awan. 2013. Perekonomian Indonesia: Masalah, Potensi, dan Alternatif Solusi. Yogyakarta: Graha Ilmu

·        Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia

·         http://farhaanahramadhani.blogspot.co.id/2015/04/cita-cita-ekonomi-merdeka.html